Ekonomi, infrastruktur, Kecamatan, Keuangan, Uncategorized

Rp 3,6 Miliar Untuk Revitalisasi Pasar Rakyat Bulango Timur

217905186387540.JPGBONE BOLANGO – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango melalui program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, dalam hal ini pengembangan pasar dan distribusi barang atau produk lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017, kembali melakukan pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Bulango Timur di Kecamatan Bulango Timur.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango, Basir Noho, pada peletakan batu pertama pembangunan revitalisasi pasar rakyat Bulango Timur, Jumat (21/7), mengatakan maksud pemerintah melakukan pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat Bulango Timur tersebut adalah untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam distribusi perdagangan dan jasa dan transaksi perdagangan yang reprentatif.
Sementara tujuannya adalah untuk menciptakan suasana pasar rakyat yang sehat, bersih dan nyaman, dan mendukung pengembangan holding ground pengembangan peternakan dengan menjadikan pusat layanan suplay dan distribusi ternak sehat dan daging segar.
Dihadapan mantan Menteri Perdagangan RI, Rachmat Gobel dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Basir Noho menyebutkan adapun sumber pendanaan dari pembangunan revitalisasi pasar rakyat Bulango Timur ini bersumber dari Pagu DAK tahun anggaran 2017, senilai Rp 1.612.683.000 atau Rp1,6 miliar dengan pelaksana CV. Gita Agribisnis dan waktu pelaksanaan selama 150 hari kerja.
Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan kios 4 unit, kantor 1 unit, pekerjaan Los 50 petak, gudang 1 unit, mushallah, toilet dan tempat wudhu, cooling storage, dan pekerjaan penunjang lainnya seperti parkir dan lain sebagainya.“Revitalisasi pasar rakyat Bulango Timur ini dibangun dilahan seluas 4.113 m², total luas bangunan 1.421 m²,”jelas Basir Noho.
Basir menambahkan selain membangun revitalisasi pasar rakyat Bulango Timur, pihaknya juga lewat Pagu DAK tahun anggaran 2017 melakukan revitalisasi pasar rakyat Mopuya Kecamatan Bulawa dengan anggaran senilai Rp 1.017.285.000. (Humas/Kadir)

 

Advertisements
bkppd, Keuangan, Uncategorized

BKPD Luncurkan Sistem Layanan Informasi Berbasis Web

bkpdBONE BOLANGO – Upaya peningkatan pelayanan publik terus dilakukan di Bone Bolango. Setiap SKPD saling berkejarang memberikan pelayanan terbaik dan inovatif. Seperti yang jadi terobosan baru Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango, Lewat Kepala Seksi PBB dan BPHTB Roni Mointi  melumcurkan sistem layanan informasi berbasis web.

Dalam peningkatan pelayanan publik terkait Pajak Daerah, ada beberapa permasalahan utama yang Roni Mointi menjelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BKPD Kabupaten Bone Bolango, diantaranya adalah, Database PBB-P2 yang masih terpusat di BKPD, sehingga pihak Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan tidak memiliki akses data terhadap data-data PBB-P2, baik Daftar, SPPT, Piutang, Realisasi, Data PST, dst. Selanjutnya kebutuhan masyarakat/ wajib pajak terhadap ketersediaan dan kemudahan akses informasi dengan data-data PBB yang cepat, tepat dan akurat khususnya yang menyangkut informasi PBB.

Dengan kemudahan akses terhadap informasi-informasi PBB, dapat berkorelasi terhadap penerimaan di sektor PBB, karena WP dapat dengan mudah mengetahui data tagihan PBB sehingga mempercepat proses pembayarannya, tanpa harus menunggu SPPT terlebih dahulu.

“Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka BKPD Kabupaten Bone Bolango menyusun pelayanan informasi berbasis web sebagai sarana awal dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan akan terus dikembangkan ke layanan – layanan lainnya,semisal E-BPHTB, dan E-SPTPD,”jelas Roni. (hms)

desa, Keuangan, Uncategorized

Bupati Roadshow Monitor Penggunaan Dana Desa

18839237_1948646188757528_6948612353897882042_n.jpgBupati Hamim Pou keliling kecamatan, memonitoring penggunaan dana desa. Anggarannya ke mana? Apa kontribusi untuk warganya. Sudah tiga Kecamatan disambangi Bupati. Seluruh Desa di kecamatan tersebut harus presentase jumlah anggaran di desa, kemanfaatannya hingga jumlah rumah tangga miskin. Dimana di setiap akhir kegiatan ada penandatangan kesepakatan dengan Bupati dalam rangka menurunkan angka kemiskinan.
“Kita sudah beberapa kali menggelar rapat kerja desa, memonitoring mengevaluasi sejauh mana penggunaan dana desa serta efektifitas pengelolaan dana desa dalam rangka perbaikan layanan publik di desa dan paling penting penurunan angka keluarga miskin,”tegas Bupati saat rapat kerja desa dalam rangka monitoring dan evaluasi dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Suwawa Selatan akhir pekan kemarin.
Bupati mengatakan, pengawasan terhadap dana desa itu penting. Ini perlu di monitoring secara langsung, oleh karena itu kita menggelar rapat koordinasi dan evaluasi dengan harapan dana desa bisa memberikan kemanfaatan.
“Tugas utama kita itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya khawatir bila tidak ada evaluasi tanggung jawabnya kurang. ini juga jadi pertanggung jawaban ke pemerintah pusat,”jelas Bupati dan mengatakan, diakhir kegiatan Raker ini ada penandatanganan kontrak kinerja antara bupati dan kades terkait komitmen untuk menurunkan jumlah keluarga miskin. (hms)

19961550_1948646308757516_5034254792121325152_n.jpg

desa, Ekonomi, Keuangan, Uncategorized

Dana Desa-ADD Harus Berkolerasi Pada Penurunan Angka Kemiskinan

65275415850896BONE BOLANGO – Seiring dengan adanya pengalokasian Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ini harus berkolerasi pada penurunan angka kemiskinan di desa terus menurun.
Penegasan ini disampaikan Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat memberikan arahan pada rapat koordinasi (Rakor) Pemerintah Kecamatan Botupingge tahun 2017 yang diikuti seluruh aparat desa se Kecamatan Botupingge, bertempat di Aula Kantor Camat Botupingge, Kamis (13/7).
Bupati Hamim Pou pada kesempatan tersebut, meminta dan memerintahkan kepada seluruh aparat desa di Kecamatan Botupingge agar penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dan ADD harus berkolerasi pada dua hal, yakni penurunan angka kemisninan dan perbaikan layanan publik di desa.“Dua hal itu yang saya minta dari bapak dan ibu Kepala Desa disini, yaitu kemiskinan harus turun, lalu pelayan publik semakin membaik di desa saudara-saudara,”tegasnya.
Kata Bupati, nantinya dua hal yakni penurunan angka kemisninan dan perbaikan layanan publik di desa, ini akan menjadi raport bagi para kepala desa yang sudah mau berakhir masa jabatannya dan ingin maju lagi di dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya.
”Jadi jika kedepan ada pemilihan kepala desa, maka saya akan melihat capaian dari dua hal tersebut. Kalau mau maju lagi, maka kinerjanya harus baik dan pekerjaannya harus bagus dengan dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan dan membaiknya pelayanan publik di desanya,”ujar Bupati Hamim Pou.
Tegas Bupati, penurunan angka kemisninan dan perbaikan layanan publik di desa menjadi salah satu instrumen dari kontrak kinerja para kepala desa dengan Bupati.”Ini menjadi salah satu instrumen untuk menilai kinerja apakah kepala desa tersebut, sebagai petahana yang ingin mau maju lagi di pemilihan kepala desa periode berikutnya, layak diberi rekomendasi atau tidak oleh kepala daerah,”ujar Bupati Hamim Pou.
Bupati Hamim Pou menyebutkan bahwa Kecamatan Botupingge saat ini masih memiliki jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 479 RTM.”Sebanyak 479 RTM ini, kalau dihitung-hitung setiap desa dari 9 desa di Kecamatan Botupingge mengeluarkan 15 RTM setiap tahunnya, maka ada 135 RTM yang keluar dari RTM setiap tahun,”tandasnya.
Karena itulah, lanjut Bupati sengaja dia turun langsung berdiskusi dengan seluruh kepala desa dan aparat desa se Kecamatan Botupingge. Kenapa saya keliling bertemu dengan para kepala desa dan perangkat desa disini?. Ini semata-mata ingin mendisikusikan tentang bagaimana menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Botupingge yang masih 479 RTM tersebut.
Bupati menambahkan saat ini dan kedepannya kita punya target dan tekad bahwa jumlah penduduk miskin RTM di Bone Bolango dari tahun ke tahun harus turun. Tidak boleh naik atau bertambah. Apalagi sekarang uang di desa sudah banyak, maka ini harus berkolerasi pada penurunan angka kemiskinan.
“Dulu tidak ada uang di desa ada penurunan kemiskinan, sekarang uang di desa banyak lalu kemiskinan tidak turun, maka ini akan menjadi pertanyaan besar kemana uangnya? Apakah kepala desa dan perangkatnya bekerja atau tidak. Apakah rakyat pilih atau tidak. Ini menjadi gugatan sekaligus menjadi renungan buat kita semua,”pungkas Bupati Hamim Pou. (Humas/Kadir)

Kecamatan, Keuangan, Uncategorized

2017, Kucuran Anggaran DiBulango Selatan Hampir Rp. 20 M

260038099192516.JPGBONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyatakan total anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2017 di Kecamatan Bulango Selatan hampir mencapai Rp.20 Miliar atau sebesar Rp.19.749.805.000.
“Ini sengaja kami sampaikan kepada masyarakat. Jadi anggaran dari pemerintah di Bulango Selatan tahun ini lebih kurang Rp.20 Miliar,”ungkap Bupati Hamim Pou pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bulango Selatan yang di gelar di Aula Serba Guna UPK. Kecamatan Bulango Selatan, Rabu (8/2).
Bupati mengatakan tentu anggaran sebesar itu, nanti diakhir tahun akan dilakukan evaluasi sejauhmana capaian-capaian maupun realisasi pemanfaatannya.”Untuk peningkatan ruas jalan di Kecamatan Bulango Selatan dari Ayula-Huntu Selatan saja itu anggarannya sebesar Rp.7 miliar,”katanya.
Selanjutnya, anggaran maupun pembagian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggatan 2017 untuk seluruh desa di Kecamatan Bulango Selatan itu mencapai Rp.10.790.405.000 terdiri dari Pagu DD sebesar Rp.7.725.521.000 dan Pagu ADD Rp.3.064.884.000.
“Sisanya sebesar Rp.1.959.400.000, itu diarahkan untuk pembangunan parkir area, pembangunan papan nama kantor, perencanaan, demplot Kecamatan Bulango Selatan, irigasi air tanah dangkal di Desa Huntu Selatan, pengadaan ternak sapi Bali bibit, dan dana hibah untuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), PAUD, dan Kelompok Belajar (KB),”jelas Bupati.
Bupati pun berharap dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah, baik pemerintah kecamatan dan pemerintah desa di Kecamatan Bulango Selatan, kiranya lewat anggaran yang dikucurkan itu untuk bersama-sama membangun dan memajukan Kecamatan Bulango Selatan, memajukan Kabupaten Bone Bolango, dan juga memajukan Provinsi Gorontalo pada umumnya. (Hms/Kadir)

Keuangan, Pemerintahan, Uncategorized

Bupati Terkesan Belanja Pegawai Menurun

250050591681795.JPGPerjalanan Dinas Dipangkas, ATK Dibatasi, Postur APBD Membaik

Bone Bolango – Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengaku terkesan dalam 3 tahun terakhir ini, belanja pegawai di Kabupaten Bone Bolango terus menurun. Terakhir tahun 2017 ini, belanja pegawai hanya 42 %. Hal ini diungkapkan Bupati ketika rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) pengelolaan keuangan pusat dan daerah semester I tahun 2017 di kantor Bupati, Senin (10/7).

“Dulu APBD kita di Bone Bolango, itu 60-65 persen belanja pegawai. Sekarang tinggal 42 persen. Walaupun saya menemukan banyak pegawai marah sama Bupati-nya, karena perjalanan dinasnya di potong, ATK dibatasi, perjalanan dinas lokal di hilangkan dan sebagainya,” kata Bupati Hamim Pou. Untuk itu Bupati memberikan apresiasinya atas pelaksanaan Rakorev pengelolaan keuangan pusat dan daerah semester I tahun 2017.

Menurutnya, rapat koordinasi seperti ini perlu sekali dilakukan dalam rangka akselerasi maupun percepatan-percepatan realisasi program kegiatan dan tentu saja anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rakorev turut dihadiri langsung Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Ismed Saputra dan jajarannya, Wabup Mohamad Kilat Wartabone, Plh. Sekda Taufik Sidiki, para asisten, staf Ahli Bupati, Tim Kerja Bupati, pimpinan OPD, dan para camat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Hamim Pou meminta kepada Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra agar terus mengintensifkan kegiatan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Bone Bolango. “Saya minta tolong sama pak Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, kita akan terus melakukan koordinasi dan terus berdiskusi. Supaya postur APBD Kabupaten Bone Bolango ini dari tahun ke tahun menjadi lebih baik dan memberi dampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Hamim Pou.

Sebelumnya, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Ismed Saputra menjelaskan, tujuan rapat koordinasi ini adalah meningkatkan standardisasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah. “Kami berharap pertemuan rapat koordinasi seperti ini, minimal kita laksanakan dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota itu satu kali kita lakukan dalam setahun,” ujarnya.

Ismed Saputera mengungkapkan kehadiran Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah melakukan pembinaan terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan pusat dan daerah, baik dari sisi perencanaan, akuntansi, sampai pada pelaporan. “Kita disini sebetulnya di minta oleh Menteri Keuangan agar dapat mensharing apa hal positif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, itu di share ke pemerintah daerah,” tandasnya. (Humas/Kadir/ask)

Keuangan, Pemerintahan, Uncategorized

Rakorev Ajang Evalusi Kinerja Pimpinan OPD dan Camat

50917709210258.JPGBone Bolango – Bupati Bone Bolango Hamim Pou menegaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) pelaksanaan pembangunan dan realisasi fisik, non fisik dan keuangan semester I merupakan ajang untuk mengevaluasi kinerja dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.

Penegasan ini disampaikan Bupati Hamim Pou saat memberikan sambutan pada rapat Rakorev pelaksanaan pembangunan dan realisasi fisik, non fisik dan keuangan semester I tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2017, di Ruang Huyula kantor Bupati Bone Bolango, Senin (10/7).

Bupati Hamim Pou pun menegaskan, bahwa bulan Juli 2017 ini akan dilakukan evaluasi, yakni evaluasi setelah enam bulan dilantik terhadap seluruh pimpinan OPD, para asisten, para kepala bidang (kabid), termasuk para camat.

”Jadi setelah evaluasi ini, bagi yang dianggap tidak mampu atau kinerjanya rendah, itu akan diganti,” paparnya.

Sekali lagi, tegas Bupati Hamim Pou, semua pejabat yang lama maupun yang baru kalau kinerjanya rendah, termasuk dari sisi hasil evaluasi penyerapan anggaran rendah. Maka harus sudah siap-siap untuk diganti, digeser bahkan di non job-kan dulu.

“Kita ingin memberikan kesempatan kepada yang lain yang dianggap mampu untuk memaksimalkan kerja di OPD dan kecamatan tersebut,” tegasnya.

Hal serupa juga ditegaskan Wakil Bupati (Wabup) Bone Bolango Mohamad Kilat Wartabone, bahwa kegiatan Rakorev ini untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan OPD maupun para camat yang ada.

”Rakorev ini menjadi salah satu acuan saya juga sebagai Wakil Bupati untuk melakukan penilaian kinerja dari setiap pimpinan OPD, para asisten, para Kabid maupun para camat. Karena Rakorev ini, sudah berbarengan dengan evaluasi sudah enam bulan mereka dilantik sebagai pejabat di lingkungan Pemkab Bone Bolango,” tegas Wabup Kilat Wartabone.

Karena itu, Wabup Kilat Wartabone berharap kepada OPD maupun kecamatan yang raport pencapaian realisasi fisik dan keuangan yang masih merah alias rendah. Mereka harus mencari solusi bagaimana bisa meningkatkan target pencapaiannya dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

”Jangan hanya duduk, diam dan ditunggu di tempat, tapi harus melakukan gerakan dan usaha yang maksimal. Ingat Rakorev ini, untuk mengukur kinerja seseorang, kalau bagus tentu ada reward (penghargaan), tapi kalau tidak bagus pasti ada peringatan-peringatan maupun punishment (hukuman),” pungkasnya. (Humas/Kadir/ask)