infrastruktur, Kerjasama, Uncategorized

Kemendagri Tetapkan Tapal Batas Gorontalo – Sulut di Gunung Gambuta

319373879128140.jpgBONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan, Taufik Sidiki dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Bone Bolango, Nikson Gubali mengikuti rapat koordinasi (Rakor) tapal batas wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat dari tanggal 26-28 Januari 2017.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango, Taufik Sidiki mengungkapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, maka telah ditetapkan tapal batas wilayah antara Provinsi Gorontalo dan Sulut, yang berada di Kecamatan Pinogu itu tidak mengacu pada pilar yang diletakkan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 di Sinandaha Kecamatan Pinogu.
“Tetapi di titik koordinat yang ada di punggung gunung Gambuta antara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Induk,”ujar Taufik Sidiki, Rabu (1/2).
Lanjut Taufik Sidiki, sementara untuk tapal batas wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulut, di Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango dan Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) itu masih akan ditinjau kembali.
Sebab menurutnya, titik 1-8 tapal batas di wilayah tersebut tidak sesuai dengan titik koordinat yang sebenarnya.”Insya Allah untuk peninjauan titik koordinat ini akan di mediasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo,”jelas Taufik Sidiki yang didampingi Kabag Tapem Nikson Gubali.
Menurut Taufik Sidiki, tapal batas wilayah antara Provinsi Gorontalo dan Sulut, selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat Bone Bolango yang ditinggal di daerah perbatasan itu. Sebab sebagian tanah mereka sudah condong masuk ke wilayah Provinsi Sulut.
Untuk itu, tambah Taufik Sidiki dengan adanya penetapan tapal batas wilayah di titik koordinat yang ada di atas punggung gunung Gambuta yang sudah di bahas di Kemendagri tersebut, maka tapal batas wilayah sebelumnya pada pilar yang diletakkan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2013 di Sinandaha Kecamatan Pinogu, itu tidak berlaku lagi.
Mudah-mudahan dengan penetapan tapal batas oleh Kemendagri ini bisa diterima oleh kedua provinsi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulut. Sehingga berdampak positif kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan.
”Artinya, tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Pinogu,”tutupnya. (Hms/Kadir)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s